Berita Terbaru

Displaying 1-10 of 19 results.
foto
[12 Jul 2018] Masih Perlukah Kerangkeng pada Tangga?

Pada suatu tempat kerja yang dilakukan pada ketinggian masih banyak ditemukan sarana untuk mencapai tempat kerja menggunakan tangga (ladder), dan pada tangga tersebut terdapat satu bagian berbentuk kerangkeng (hoop) yang sepertinya berfungsi untuk mencegah pekerja jatuh mencapai dasar. Benarkah keberadaan kerangkeng telah membantu mengurangi risiko jatuh seperti itu?

Health Safety Environmnet (HSE) UK pada tahun 2004 telah melakukan penelitian terkait efektifitas kerangkeng tersebut dalam meminimalkan risiko jatuh yang mencapai dasar lantai, hasilnya secara sederhana menyatakan bahwa kerangkeng (hoop) tidak efektif mencegah pekerja jatuh mencapai dasar.

Banyak kita dengar dari praktisi kerja pada ketinggian bahwa kerangkeng sangat mengganggu pergerakan, dan para safety officer akan mencatat sebagai temuan jika suatu tangga tidak berkerangkeng.

Kenyataannya para pekerja ketinggian jaman now sudah melakukan kerja dengan metode yang tidak sama lagi dengan ketika solusi berupa kerangkeng pertama kali dicetuskan. Mereka sekarang bekerja menggunakan fullbody harness, absorbing double lanyard with scaffold hook, dan anchor strap sehingga untuk mencapai ketinggian pekerja bisa jadi tidak lagi memerlukan tangga berkerangkeng tersebut dan jika menggunakan tangga berkerangkeng dianggap merepotkan dan secara prosedur kerja dengan metode jaman now seperti itu diijinkan.

Masih perlukah keberadaan tangga berkerangkeng untuk dipertahankan saat ini? Bayangkan, jika tinggi tangga adalah 125 meter, maka setidaknya perlu sangat banyak material untuk membuat kerangkeng yang pada kenyataannya tidak efektif lagi digunakan saat ini.  

foto
[09 Jul 2018] Kursus Instruktur Kerja pada Ketinggian Angkatan ke-2

Minggu lalu (3-4 Juli) asosiasi menggelar kursus instruktur kerja pada ketinggian angkatan ke-2 di Bandung Jawa Barat. Kursus diikuti oleh peserta yang datang dari Yogyakarta, Tasikmalaya, Sukabumi dan Kota Bandung. 

Kursus diadakan sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan tenaga instruktur profesional pelatihan kerja pada ketinggian dan tentunya sebagai media regenerasi tenaga teknis pelatihan.

Kursus dibuka dan ditutup secara resmi oleh Sekertaris AKPKI Rachwa Siswantoni. “Semoga para instruktur dapat terus meningkatkan kemampuannya sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja pada ketinggian yang kompeten” demikian inti dari sambutan Rachwa pada acara penutupan pelatihan. 

foto
[21 Mar 2018] Pelatihan Kerja pada Ketinggian Yogya Ke-2

Setelah terakhir pada tahun 2014, tgl 19 Maret kemarin DI Yogyakarta kembali mengadakan pelatihan ketja pada ketinggian. Pelatihan tingkat teknisi 1 itu diikuti oleh 16 peserta berlangsung satu hari. Peserta sebagian besar pekerja kemanusiaan unsur BPBD DI Yogyakarta. 

Tentunya keahlian K3 kerja pada ketinggian dapat digunakan dalam melakukan pertolongan penanganan bencana ketika medan yang dihadapi berpotensi jatuh, yang tentunya akan meningkatkan kualitas pertolongan yang dilakukan. 

Pada tanggal 20 Maret dilanjutkan dengan kegiatan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP K3 Indonesia.

foto
[21 Feb 2018] Sudah Akuratkah Petugas K3 Kita pada Detil?

Keselamatan jiwa manusia adalah suatu hal yang sangat besar untuk mendapat perhatian siapapun, namun sering kali masalah yang mengancam jiwa manusia bersumber pada hal-hal yang sangat kecil. Lebih dari 60 tahun lalu proklamator Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa detail adalah hal yang sangat vital dalam mencapai keberhasilan. 

Keselamatan kerja pada ketinggian adalah hal penting yang kita semua inginkan, dan titik awal pencapaian dimulai dari hal yang sangat sepele, misalnya penggunaan alat pelindung diri (APD). APD pada dasarnya adalah alat yg digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko, pada kegiatan di ketinggian sesuai Permenaker No. 08/2010 Pasal 3 ayat 2  APD yang sering diabaikan adalah alat penahan jatuh perorangan (yang terdiri dari full body harness & lanyard). Dengan alat penahan jatuh perorangan ini pekerja ketinggian dapat melakukan kerja tanpa kuatir terjatuh dari ketinggian, sayangnya pada banyak proyek infrastuktur yang telah secara beruntun mengalami kecelakaan itu tidak terlihat pekerja menggunakan APD ini. Ada apa dengan Petugas K3?

Dengan perhatian pada detail secara akurat pada hal yang paling kecil, harusnya kejadian yang melayangkan banyak jiwa manusia tidak perlu terjadi berulang-ulang. Kunci ini ada pada petugas K3 yang ada di lokasi kerja, dan Pengurus sebagai penanggungjawab pekerjaan berkewajiban memastikan petugas K3 mempunyai kompetensi (pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang baik) ini terhadap seluruh aspek pekerjaan.

Foto: kontan.co.id

logo fpti
[30 Dec 2017] K3 dan Produktifitas: Catatan Akhir 2017

"Edi, seorang buruh bangunan yang bekerja dalam pembangunan hotel di kawasan Seraya, tewas setelah jatuh dari lantai sembilan bangunan tersebut." adalah sepenggal berita miris yang dimuat Tribunnews akhir tahun 2017. Padahal seharusnya alm Edi bisa mengisi liburan akhir tahun bersama keluarga, faktanya keluarga harus merelakan kepergian alm yang tak penrah kembali.

Ya, sejauh ini safety masih belum mendapat tempat yang sewajarnya dari pengusaha pemilik pekerjaan, sehingga kabar kecelakaan kerja di media massa masih menjadi sangat biasa. Safety masih menjadi biaya, alias faktor pengurang keuntungan. Akhirnya demi meraih untung yang tinggi seringkali safety pekerja dikorbankan!

Sekarang coba bayangkan seorang pekerja mengecat dinding pada ketinggian 20 meter di atas lantai dengan bantuan perancah (scafholding). Jika si pekerja tidak menggunakan alat penahan jatuh (fullbody harness dan lanyard) maka ketika melakukan pengecatan menggunakan tangan kanan, tangan kiri nya selalu digunakan untuk memegang tiang perancah agar dia tidak jatuh. Dengan cara kerja seperti ini pekerja harus selalu memikirkan cara agar tidak jatuh (alias tidak fokus melakukan pengecatan dinding). Kemudian bayangkan ketika akan berpindah tempat, maka satu tangan digunakan untuk memegang kaleng cat dan tangan satunya lagi digunakan untuk memegang tiang perancah.

Bandingkan jika pekerjaan dilakukan bukan pada ketinggian maka pekerja dapat fokus melakukan proses pengecatan, karena pekerja tidak terekspos risiko jatuh. Artinya produktifitas pekerjaan pada ketinggian yang tanpa menerapkan K3 akan sangat jauh berkurang, paling banter 40% jika dibandingkan pekerjaan dilakukan bukan pada ketinggian.

Sekarang jika kita menerapkan K3 pada ketinggian, berupa pelatihan kerja dan peralatan kerja yang sesuai, maka pekerja akan dapat fokus melakukan pengecatan dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain pada ketinggian pun dengan mudah dilakukan nyaris sama seperti pekerjaan dilakukan bukan pada ketinggian, artinya produktifitas pun akan nyaris sama. Setelah visualisasi ini apakah masih boleh menyebut K3 sebagai biaya yang mengurangi keuntungan?

Memang pemahaman pada konsep K3 dan produktifitas perlu terus dikembangkan oleh semua stakeholder ketenagakerjaan, pada akhirnya harga suatu barang/jasa yang menerapkan K3 sejatinya akan lebih baik dari pada barang/jasa yang K3less. Dan tampaknya K3 bukan hanya domain Kemnaker saja, tapi haruslah menjadi kesadaran kita semua. Apakah kita mau membeli suatu barang/jasa murah yang berlumuran darah saudara kita sendiri?

Teori ekonomi makro mangatakan bahwa produktifitas pekerja adalah awal dari produk domestik bruto (PDB), kita jangan pernah berharap mempunyai PDB nasional yang tinggi jika tingkat produktifitas pekerja kita sangat rendah seperti sekarang ini.

foto
[04 Dec 2017] Literasi K3 Bekerja pada Ketinggian

Saat ini kita yang bergelut di sektor ril tidak mempunyai angka tentang berapa jumlah tenaga kerja (naker) Indonesia, baik yang bekerja di dalam maupun luar negri, yang sudah faham terhadap apa itu keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Padahal aturan mengenai K3 telah eksis di negara ini sejak tahun 1970 yaitu melalui Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sedamgkan industri keuangan nasional yang umurnya jauh lebih muda, telah mempunyai angka literasi keuangan yang akurat. Dengan adanya angka literasi sebetulnya kita mempunyai gambaran yang jelas cover K3 kepada seluruh populasi penduduk, dengan angka literasi tersebut seluruh pemangku kepentingan akan mempunyai patokan arah yang jelas dalam merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja. Harapannya sih Kementrian Tenaga Kerja dapat segera menggali angka literasi K3 nasional, yang selanjutnya dapat diproyeksikan oleh semua pihak, termasuk kita  yang berkubang di kegiatan kerja pada ketinggian untuk mengukur literasi K3 bekerja pada ketinggian. 

Sebagai gambaran, standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) K3 untuk Skema Bekerja pada Ketinggian telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.325 tahun 2011, artinya 6 (enam) tahun lalu itu, sampai detik ini baru berhasil menghasilkan tidak lebih dari 150 pekerja yang kompeten, padahal jumlah pekerja, formal maupun informal, yang mempunyai potensi jatuh karena beda ketinggian dari berbagai sektor seperti kontruksi, energi, pertambangan dan pertanian tidak kurang dari 2 (dua) juta pekerja.

Seperti kita maklum, kerja pada ketinggian adalah jenis pekerjaan yang mempunyai risiko paling tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lain, menjadi paling tinggi karena kegiatan kerja ini mempunyai frekuensi kejadian sangat sering dan jika terjadi mempunyai akibat yang fatal. Seharusnya pekerjaan dengan kategori risiko seperti ini mendapatkan prioritas utama dari Pemerintah cq Kementrian Tenaga Kerja sebagai pengejawantahan dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya yang bekerja.

Tumpang tindih regulasi di tingkat teknis yang masih terjadi saat ini (untuk tidak menyebut diri sendiri bodoh) mungkin menjadi sebab Pemerintah cq Kementrian Tenaga Kerja menjadi kurang fokus dalam mengelola hal ini, atau mungkin kita harus menunggu sampai ada bencana kerja dulu, baru semua pihak sadar untuk segera mengatur hal ini dengan lebih efektif dan efisien. Jika di industri keuangan bencana berarti hilangnya banyak uang, di kegiatan kerja sektor ril bencana artinya hilangnya nyawa banyak pekerja. Kementrian Tenaga Kerja sepertinya perlu menyadari bahwa peran ganda yang selama ini dijalani, yang merupakan warisan jaman kolonial, sudah tidak sesuai dengan situasi jaman now.

Foto: Peserta pelatihan kerja pada ketinggian sektor kelistrikan. 

foto
[07 Aug 2016] Masih Belum Berpengaruh

Peraturan setingkat menteri tentang K3 pada ketinggian telah terbit enam bulan lalu, tapi di lokasi kerja di sekitar Jakarta yang sangat dekat dengan kantor Kementrian Tenaga Kerja masih banyak kegiatan kerja pada ketinggian yang tidak mengindahkan keselatan pekerjanya. Siapa yang salah dengan kenyataan ini? Pemilik, pengawas kerja atau pekerja itu sendiri.

Jika fakta itu terjadi ada di sekitar ibukota negara, bagaimana nasib pekerja yang berada nun jauh di pelosok negri. Tidak terbayangkan. 

Sepertinya tidak mungkin kita mengharapkan kesadaran akan pentingnya K3 dari sisi pekerja atau pengusaha, kedua pihak ini yang menjadi fokus adalah keuntungan atas hasil kerja dan bagi merela K3 masih sebagai faktor biaya yang akan mengecilkan harapan mereka. Dengan fakta ini tugas Pemerimtah, Kemenaker beserta jajarannya di tingkat kab/kota akan terus menjadi sulit dalam berusaha melindungi anak bangsa menjadi korban dari kecelakaan kerja pada ketinggian. Selamat terus berjuang kawan!

Foto: Pekerja konstruksi apartemen di Depok, Jawa Barat Agustus 16. 

foto
[16 Apr 2016] Akhirnya, Terbitlah Aturan K3 pada Ketinggian

Setelah berusaha dan menunggu dan menunggu lagi, akhirnya kita dapat menyaksikan terbitnya aturan setingkat menteri tentang kerja pada ketinggian, yaitu Permen Naker No 9 Tahun 2016 yang terbit Maret tahun ini. Sebuah langkah yang perlu diapreasiasi. Ya karena sejak UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ada, aturan rinci bagaimana kerja pada tempat dengan potensi jatuh baru diatur secara penuh pada tahun 2016. Artinya perlu waktu 46 tahun! 

Yang menjadi PR berikutnya adalah menyusun standard kompetensi kerja (SKKNI) untuk para pekerja nya, karena dalam aturan tersebut secara eksplisit disebut bahwa untuk dapat bekerja pada ketinggian, pekerja harus mempunyai kompetensi yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang berada dibawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini  setidaknya telah ada dua level kompetensi yaitu untuk pekerja level 1 dan 2, yang telah disyahkan sejak akhir 2012. 

Ada satu kritik yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah yaitu terkait dengan aturan yang baru terbit, yaitu lisensi kerja yang harus diambil oleh para pekerja pada ketinggian. Mungkin lisensi masih perlu digunakan pada level tertentu yang mempunyai kewenangan untuk membuat pengamanan kolektif yang akan digunakan oleh minimal beberapa pekerja. Namun jika sistem lisensi diterapkan pada semua level pekerja, apa nanti malah tidak akan jadi sumber masalah baru? Apakah lisensi diberikan secara gratis, atau berbayar seperti surat ijin mengemudi (SIM)? Kalau berbayar bagaimana prosedurnya, bagaimana dengan pengelolaan uang lisensinya, dan berbagai masalah ikutan lainnya yang membuat Pemerintah cq Kemenkaer akhirnya sibuk dengan masalah administrasi atas lisensi itu saja dibandingkan implementasi pengurangan angka kecelakaan kerja. 

Kalau Pemerintah mau legowo, sebetulnya sistem kompetensi legal ala BNSP sudah memadai, mengingat  pelatihan dan asesmen dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Sebagai perbandingan, di sektor keuangan yang risikonya sangat tinggi, hanya industri pasar modal yang masih melibatkan regulator untuk menerbitkan lisensi profesi. Lisensi di industri pasar modal pun hanya untuk beberapa posisi dan jabatan, selain itu regulator tidak mengenakan biaya sepeserpun buat profesional yang mengajukan lisensi, padahal di industri ini uang jauh lebih melimpah dibandingkan bagi para pekerja sektor ril seperti konstruksi misalnya. Sedangkan untuk industri asuransi dan perbankan, masih di sektor keuangan, yang tingkat risiko sedikit di bawah pasar modal hanya mensyaratkan kompetensi para profesionalnya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan sangat mengandalkan asosiasi profesi dalam menjaga kualitas para profesional sektor keuangan. Sementara itu, Kemenaker sebagai regulator pembinaan dan pengawasan K3 masih terlibat terlalu jauh dalam mengatur pekerja sektor ril sehingga menjadi kurang fokus mengurus program yang lebih strategis dalam bidang K3. 

Terlepas dari berbagai persepsi tersebut, semoga beleid itu dapat ikut menurunkan angka kecelakaan kerja pada ketinggian nasional. Karena nyawa seorang anak bangsa jauh lebih berharga dari materi berapapun nilainya.

Foto: Risiko Sangat Tinggi Seorang Pekerja Proyek Apartemen di Depok 

foto
[25 Jun 2015] Pengaturan Kerja pada Ketinggian

Banyak yang bertanya-tanya tentang maksud dari kata "pada ketinggian" pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3ayat 2.i. Memang sampai hari ini belum ada aturan teknis dari Kementrian Tenaga Kerja yang mendefinisikan dan mengatur K3 sesuai ayat tersebut. Yang baru ada adalah pedoman cara kerja pada ketinggian menggunakan metode akses tali yaitu melalui Keputusan Direktur Jendral Pengawas Ketenagakerjaan Kemenakertras No.45 Tahun 2008 tentang Pedoman K3 Akses Tali, namun di aturan ini tidak ada pengertian dari kata "pada ketinggian", yang ada adalah "bekerja pada ketinggian yaitu pekerjaan yang membutuhkan pergerakan tenaga kerja untuk bergerak secara vertikal naik, maupun turun dari suatu platform".

Kalau kita melihat aturan di Inggris yang terangkum dalam The Work at Height Regulations 2005, kata "at height" atau "pada ketinggian" diartikan sebagai "jika seseorang dapat cedera karena terjatuh dari tempat itu, bisa di atas atau dibawah permukaan".

Lantas untuk kita di Indonesia bagaimana jika pekerjaan dilakukan pada ketinggian tapi tidak menggunakan metode akses tali, aturan mana yang harus kita ikuti. Secara ril kita tentunya tidak ingin ada pekerja yang menjadi cedera atau bahkan meninggal karena terjatuh, namun sebagai sebuah institusi, baik swasta maupun pemerintah, perlu mengacu pada aturan yang jelas agar tindakan yang dilakukan tidak disebut penyimpangan. Misalkan kita harus membayar jauh lebih mahal ongkos tukang cat yang melakukan tugas pada ketinggian karena memang secara ril risiko bekerjanya naik sangat signifikan, apa yang menjadi dasar hukum agar tindakan menaikkan ongkos tukang cat tersebut tidak dikategorikan menyimpang, atau kita akan melawan hukum alam yaitu membayar orang dibawah risiko yang dihadapinya.

Kementrian Tenaga Kerja sepertinya tidak boleh menunggu lebih lama lagi untuk segera mengatur K3 bekerja pada ketinggian, jika tidak ingin disebut melakukan pembiaran. Karena hingga detik ini masih kita lihat di banyak proyek konstruksi dengan nama-nama kontraktor mentereng, bahkan beberapa merupakan perusahaan terbuka, para pekerjanya terekspose risiko tinggi ketika bekerja pada ketinggian. Sebagai informasi, jatuh dari ketinggian adalah jenis risiko yang paling tinggi di tempat kerja di seluruh dunia, karena kemungkinan terjadinya sangat tinggi dan jika terjatuh kemungkinan pekerjanya meninggal pun sangat tinggi.

Aturan dari Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja, yang tegas dan jelas diperlukan selain untuk mengatur dan memastikan kegiatan kerja berjalan baik dan aman, namun juga dapat dipakai untuk menempatkan martabat pekerja pada harkat yang semestinya.

Foto: Proyek Pipa Jaringan Air Kotor di Jl HR Rasuna Said Jakarta, 24 Juni 2015

foto
[10 Mar 2015] Masih Banyak Kerja Pada Ketinggian Yang Membahayakan, Ternyata

Kemarin siang (9 Maret) penulis berkesempatan menyaksikan dan mengabadikan kegiatan kerja sangat berbahaya pada ketinggian yang dilakukan pekerja jaringan listrik di sekitar Jl Kemang Timur. Ya, sangat berbahaya! Bagaimana tidak, pekerja melakukan perbaikan sambungan kabel di tiang bertumpu di bagian ujung atas tangga bambu yang berdiri di badan jalan raya yang cukup sibuk tanpa penghalang yang memadai.

Seandainya pekerja tersebut bisa pulang ke rumah sore itu dengan selamat, mungkin itu merupakan keberuntungan yang kesekian kali yang telah ia terima. Semoga saja cara kerja yang mengandalkan keberuntungan itu segera berakhir dan diganti dengan metode kerja yang lebih menjamin keselamatannya, sebelum akhirnya keberuntungan itu berakhir tragis. 

Kita telah melakukan kampanye kerja pada ketinggian yang memperhatikan keselamatan hampir 10 tahun lalu, mungkin perlu usaha lebih keras lagi agar semua pihak sadar bahwa nyawa manusia, siapapun dia, sangatlah berharga untuk dilindungi. Ayo, bantu kami mendorong orang untuk menjaga harta yang tak ternilai itu!